Buku ini mengulas perkembangan konsep masyarakat sipil global, suatu entitas yang berperan sebagai agen perubahan dan pengawasan di dunia yang semakin saling terhubung. Di tengah pengaruh besar negara-bangsa, masyarakat sipil global menjadi aktor yang tidak hanya berfungsi mengawasi tetapi juga mampu menggerakkan agenda-agenda normatif seperti hak asasi manusia, keadilan lingkungan, dan perubahan kebijakan global. Pembahasan dalam buku ini mencakup teori-teori dasar dalam hubungan internasional yang mengalami pergeseran dari pendekatan realis yang berfokus pada kepentingan negara ke arah pendekatan konstruktivis yang mengedepankan peran norma dan nilai-nilai etis. Sejalan dengan perkembangan masyarakat sipil global, buku ini membahas peran organisasi non-pemerintah (NGO) dan aktor-aktor non-negara lainnya yang kini menjadi bagian integral dalam mendorong kebijakan-kebijakan internasional yang lebih adil dan bertanggung jawab secara moral. Dalam konteks isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia, masyarakat sipil global membawa perspektif baru yang mengusung nilai-nilai universal. Buku ini juga menjabarkan contoh-contoh nyata, seperti kampanye anti-ranjau darat dan pelarangan senjata nuklir, yang menunjukkan bahwa NGO mampu menggerakkan perubahan besar dalam kebijakan internasional meski tanpa kekuasaan formal.

Buku ini berisi pembahasan mengenai konsep globalisasi, mulai dari asal-usul, perkembangan, hingga dampaknya di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Kami menguraikan fenomena globalisasi dari sudut pandang sejarah serta teori-teori kunci yang memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana globalisasi membentuk tatanan dunia saat ini. Selain itu, kami membahas tantangan-tantangan yang muncul akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang diperburuk oleh globalisasi. Buku ini juga menyoroti bagaimana teknologi, terutama digitalisasi, mempercepat arus globalisasi dan memengaruhi kehidupan manusia sehari-hari di abad ke-21. Urgensi mempelajari topik globalisasi tidak dapat disangkal lagi. Dengan memahami fenomena ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan migrasi besar-besaran yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Buku ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi para pembaca dalam memahami kompleksitas globalisasi, sekaligus memotivasi untuk berkontribusi dalam mencari solusi atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Penulisan buku ini berangkat dari ketertarikan penulis mengingat banyaknya pihak yang skeptis terhadap efektivitas diplomasi perdamaian tersebut. Penulis mencoba menawarkan cara pandang yang berbeda dari kebanyakan khalayak dalam melihat diplomasi internasional. Apabila dihadapkan pada efektivitas diplomasi, kebanyakan orang pasti melihat hasil akhirnya (output); yaitu apakah diplomasi itu berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak. Apabila tujuan tercapai, maka diplomasi itu dikatakan berhasil. Sebaliknya, apabila tidak ada hasilnya, maka secara otomatis akan dicap gagal. Dalam konteks ini, penulis beranggapan bahwa diplomasi internasional tidak hanya tentang strategi, yakni bagaimana mencapai hasil yang diinginkan – dalam konteks perang Rusia-Ukraina adalah perdamaian kedua pihak – tetapi juga tentang proses, yakni bagaimana suatu negara konsisten menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan prinsip tertentu. Karena itu, penulis beranggapan bahwa diplomasi Indonesia ke Ukraina dan Rusia dapat dikatakan berhasil dalam hal konsistensi Indonesia memainkan perannya sebagai ‘peacemaker’. Sebagai negara middle power, peran tersebut terbukti sudah cukup baik dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.

Buku ini, yang berjudul “Diplomasi Energi Amerika Serikat Dalam Mendukung Transisi Energi Terbarukan di Negara Anggota G-20 Pada Era Pemerintahan Joe Biden,” mengkaji bagaimana strategi dan kebijakan energi Amerika Serikat mempengaruhi upaya global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satu inisiatif penting adalah pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), yang diusung sebagai bagian dari upaya internasional untuk mendukung pengurangan emisi karbon sesuai dengan komitmen G-20 terhadap Paris Agreement. Dalam konteks North and South Diplomacy, peran negara berkembang sebagai pengadopsi teknologi menjadi sangat krusial, terutama dalam upaya global untuk mencapai target-target iklim yang ambisius seperti yang diamanatkan oleh Paris Agreement. Negara-negara maju di belahan bumi utara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, memimpin dalam pengembangan dan penerapan teknologi mutakhir seperti Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). Sebagai pengadopsi teknologi, negara-negara berkembang dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, sumber daya finansial, dan kapasitas teknis. Oleh karena itu, North and South diplomacy memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan ini.

Buku ini, “Cave Hic Dragones: Memahami Kekuatan Struktural dalam Ekonomi Global”, hadir untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai dinamika Ekonomi Politik Internasional (IPE) dan cara mempelajarinya dari tataran teoretis hingga pada aras yang lebih membumi di ranah implikasi praktisnya. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, penting untuk memahami kekuatan struktural yang membentuk ekonomi global dan bagaimana kekuatan tersebut mempengaruhi negara kita. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih waspada dan siap menghadapi tantangan yang datang dari kekuatan eksternal yang terus berubah. Judul buku ini, “Cave Hic Dragones,” diambil dari frasa Latin yang berarti “Hati-hati, di sini ada naga.” Frasa ini digunakan pada peta kuno untuk menandai daerah-daerah yang belum dipetakan atau berbahaya, di mana penjelajah mungkin menghadapi risiko yang tidak diketahui. Dalam konteks buku ini, frasa tersebut menggambarkan dunia ekonomi politik internasional yang kompleks dan seringkali penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Ekonomi global saat ini penuh dengan “naga”—tantangan struktural dan dinamika kekuasaan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan negara. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi berbagai konsep dan perspektif dalam IPE, mulai dari sejarah perkembangannya hingga teori-teori kontemporer yang relevan. Kita akan mempelajari bagaimana kebijakan laissez-faire dan kapitalisme mempengaruhi perekonomian global, serta bagaimana merkantilisme dan neomerkantilisme tetap relevan di era modern ini. Selain itu, kita juga akan mendalami perspektif strukturalisme yang menyoroti ketimpangan dan eksploitasi pasar, serta struktur-struktur utama dalam ekonomi politik internasional seperti keamanan global, produksi dan perdagangan global, moneter dan finansial global, serta pengetahuan dan teknologi global. Pembelajaran EPI sangat relevan dalam konteks globalisasi saat ini, di mana interkoneksi antara negara-negara semakin erat dan kompleks. Sebagaimana dinyatakan oleh Stiglitz (2002), globalisasi membawa serta tantangan dan peluang yang harus dihadapi dengan bijak dan penuh kesiapsiagaan. Globalisasi ekonomi mempercepat aliran barang, jasa, dan modal antar negara, tetapi juga meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi global yang dapat berdampak signifikan pada ekonomi domestik.

Dalam era perubahan iklim global dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, diplomasi hijau atau green diplomacy muncul sebagai instrumen penting dalam hubungan internasional. Buku "Green Diplomacy in Action: Diplomasi Lingkungan Amerika Serikat-Indonesia melalui Skema Debt for Nature Swap" bertujuan untuk mengupas tuntas bagaimana kedua negara menjalin kerja sama dalam upaya konservasi lingkungan melalui mekanisme inovatif yang dikenal sebagai debt for nature swap. Buku ini tidak hanya menggambarkan kerangka kerja diplomasi hijau tersebut, tetapi juga menyoroti keberhasilan, tantangan, dan dampak dari implementasinya.

Naskah ini disusun sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola dan membangun wilayah perbatasan negara yang merupakan area kritis dari kedaulatan dan integritas nasional. Buku ini adalah hasil dari kajian mendalam dan diskusi berkelanjutan mengenai dinamika geopolitik yang mempengaruhi Indonesia serta tantangan dan peluang dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kompleksitas geografis dan geopolitik yang unik. Posisi strategisnya di jalur perdagangan dan lalu lintas maritim global menjadikan pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan tidak hanya penting bagi integritas teritorial, tapi juga bagi stabilitas regional dan keamanan nasional. Melalui buku ini, kami berusaha menyajikan analisis mendalam tentang kebijakan-kebijakan dan strategi yang telah dan sedang diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi berbagai isu terkait batas wilayah dan kawasan perbatasan.

Buku ini berfokus pada tiga tema sentral; ASEAN, Poros Maritim Dunia, dan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Ada alasan tersendiri mengapa penulis membahas tiga hal tersebut. Pertama, ASEAN merupakan sokoguru politik luar negeri Indonesia. Komitmen terhadap ASEAN sudah menjadi keharusan bagi setiap pemimpin. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, komitmen ini mula-mula tidak muncul lantaran kuatnya corak pragmatis kebijakan luar negeri Jokowi. Namun di periode kedua pemerintahannya, Jokowi mulai menganggap ASEAN penting sehingga peran kepemimpinan regional Indonesia kembali pulih. Kedua, gagasan Poros Maritim Dunia penting dibahas karena doktrin ini menjadi ujung tombak strategi besar kebijakan luar negeri Jokowi, khususnya di periode pertama. Gagasan ini canggih, visioner namun aplikatif. Artinya, Poros Maritim Dunia bukan sekadar jargon. Ironisnya, gagasan ini lenyap begitu saja ketika Jokowi memerintah Indonesia untuk kedua kalinya. Hal ini menuntut penjelasan. Ketiga, isu Rohingya menarik dikaji karena menguji komitmen Indonesia sebagai pencipta perdamaian serta pemimpin kawasan. Setiap rezim umumnya memiliki corak kebijakan luar negeri masing-masing, yang seringkali malah bertolakbelakang satu sama lain. Menariknya, baik kebijakan luar negeri Yudhoyono maupun Jokowi sama-sama menaruh perhatian serius terhadap isu Rohingya. Artinya, tentu ada faktor yang membuat kedua rezim berkomitmen terhadap isu tersebut. Ini juga menuntut penjelasan.